Wednesday, April 17, 2019

"Money Politics" di Bengkul, Uang yang Diterima sekitar Rp 25.000 sampai Rp 200.000

Ilustrasi uang dalam amplop.

Ada beragam cerita menyoal politik uang dalam Pemilu 2019. Meski sejumlah kalangan berjuang keras melawan politik uang namun aroma money politic masih terasa menyengat di masyarakat.

Beragam kisah politik uang berhasil diterima Kompas.com di Bengkulu. Politik uang biasanya diberikan dengan alasan uang saksi di TPS.

Ada pula sejumlah caleg memberikan uang langsung pada masyarakat walau tanpa iming-iming uang saksi. Uang yang diberikan biasanya dengan sistem paket atau per orang caleg.
Untuk paket misalnya satu kandidat Caleg DPR-RI berpasangan dengan DPD, uang yang diberikan beragam berkisar Rp 150 rbu hingga Rp 200 ribu per paket.

Selanjutnya, untuk harga per caleg di Bengkulu berkisar Rp 200 ribu untuk DPRD kabupaten/kota. Rp 50 ribu untuk DPRD tingkat provinsi dan Rp 25 ribu untuk DPR RI dan DPD.

Untuk Caleg tingkat kabupaten, AA mengaku mendapatkan uang Rp 100 ribu pada H-3 pencoblosan. Namun saat hari H pencoblosan di TPS, ia dicegat rekannya untuk mencoblos caleg tingkat kabupaten dari partai dan nama berbeda.

Usai mencoblos ia merasa khawatir karena saat penghitungan, nama caleg pertama yang memberinya uang pada H-3 itu suaranya tidak muncul di penghitungan. Tawaran politik uang dengan cara memberikan poto hasil coblosan juga diterimanya.

Namun ia bersikeras menolak karena tidak boleh bawa ponsel ke dalam bilik suara. Ia bercerita memiliki teman yang bertugas mencari orang yang belum menentukan pilihan saat di TPS. AA mengakui tindakan yang dilakukannya sesungguhnya tidak benar.

Namun, ia tak dapat menolak karena gencarnya sejumlah caleg mendatanginya memberikan sejumlah uang. Sementara saat itu, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Khalid Saifullah menyebutkan sejauh ini dugaan politik uang terjadi di lima kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Di Kabupaten Seluma, laporan masyarakat adanya dugaan politik uang terlapor Caleg Partai Gerindra. Di Kabupaten Kepahiang laporan masyarakat terlapor adalah Caleg PKB, Kabupaten Rejang Lebong terlapor Caleg PKS, Kabupaten Bengkulu Utara terlapor Caleg Partai Golkar.

Sementara di Kota Bengkulu telah terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Caleg Partai Gerindra.

No comments:

Post a Comment